Jumat, 27 November 2015

Dilema Upah Buruh dan Investasi

foto dari http://www.bangsaonline.com/
Ribuan buruh kembali turun ke jalan menuntut dicabutnya PP baru pemerintah tentang skema pengupahan yang baru, yaitu dengan menyesuaikan dengan kinerja ekonomi nasional. Namun hal ini dinilai oleh buruh merugikan buruh dengan berbagai alasan. 

Misalnya tentang penghapusan standar upah berdasarkan KHL (standar hidup layak) yang selama ini dipakai sebagai dasar pengupahan. Selain itu dinilai juga menghilangkan wewenang dewan pengupahan dan serikat buruh dalam memperjuangakan hak-hak buruh.

Entah mana yang lebih baik. Dalam ekonomi memang tidak ada keputusan yang gratis. Selalu ada biaya akan sebuah tindakan dan keputusan, bahkan saat tidak melakukan apapun “pun” sebenarnya ada biaya yang kita tanggung.

PP tentang pengupahan yang baru sebenarnya dikeluarkan pemerintah untuk menggenjot perekonomian yang sedang lesu. Sehingga dengan skema pengupahan yang baru diharapkan menggairahkan dunia usaha dan investasi dalam negeri. Tapi apakah keputusan ini tepat?

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menegaskan pemerintah tidak kan mencabut PP yang baru tersebut, dan menilai dengan PP yang baru justru buruh diuntungkan karena kenaikan upah menjadi lebih tinggi (11 persen lebih) dibandingkan dengan sekma lama (6 persen).

Memang situasi ini akan tergantun pada kondisi ekonomi. Tapi sepertinya hal ini adil, saat ekonomi sedang memburuk, maka dunia usaha akan tetap terselamatkan dengan koreksi upah buruh ini. Tapi disisi lain, buruh tetap ingin upah didasarkan atas KHL dan terkesan ada upaya untuk menghindari koreksi pengurangan upah saat ekonomi sedang lesu.

Reputasi Buruh di Mata Asing dan Pengalihan Investasi

Indonesia terkenal dengan aksi buruh yang sering berdemo menuntut kenaikan upah. Hal ini dinilai seorang pakar memunculkan sentiment negative di mata investor yang akan menanamkan investasinya di Indonesia. Hal ini dinilai beralasan karena tren demo buruh sudah berlangsung sudah sejak lama (10 tahun lebih). Akibatnya, ada kesan bahwa demo buruh akan menghambat produktivitas dan kelancaran produksi. Hal ini direspon investor dengan mengalihkan investasi ke negara yang lebih kondusif dan dengan upah buruh yang masih relatif rendah. Seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Bangladesh.

Apa yang terjadi selanjutnya adalah kesempatan investasi di Indonesia semakin menurun karena citra buruh di Indonesia yang kurang menyenangkan di mata investor.

Selain itu, kesan untuk penuntutan kenaikan upah yang  terus terjadi menjadi sinyal bahwa investasi dan biaya operasional akan menjadi semakin mahal. Hal ini ditambah dengan masalah birokrasi yang masih menjadi masalah sampai saat ini, meskipun sudah ada upaya untuk mempermudah masuknya investasi baru. Implikasi jangka panjang jika hal ini terus berlanjut adalah semakin berkurangnya kesempatan kerja karena berkurangnya investasi yang masuk ke Indonesia. Tapi semoga ini todak terjadi dan para buruh sudah memahami hal itu.

Pengalihan Teknologi Industri dan Ancaman PHK

Di jaman yang serba canggih saat ini tentu teknologi sudah sanat akrab dengan kita, Termasuk dalam teknologi produksi dengan mesin dan robot. Tuntutan upah yang tinggi tentu akan semakin menambah biaya produksi perusahaan, dan untuk yang tidak bisa bertahan akan memilih berbagai cara untuk menyiasatinya.

Salah satunya misalnya dengan memindahkan industry dari pusat industri ke daerah daerah. Daerah baru ini cenderung masih memiliki banyak tenaga kerja dan tingkat upah (UMR) yang juga masih rendah, hal ini akan lebih menguntunkan daripada tetap bertahan di pusat industri dengan upah buruh yang mahal.

Selanjutnya adalah dengan mengubah produksi yang padat karya (labor intensive) menjadi padat modal (capital intensive) dengan memakai teknologi baru misalnya mesin dan robot. Hal ini akan mengancam keberadaan buruh karena digantikan dengan mesin dan robot yang dinilai lebih murah dan lebih produktif.

AKibatnya ancaman PHK di depan mata. Terlebih lagi saat perusahaan tidak mampu membayar buruh dan lebih memilih untuk mengurangi tenaga kerjanya. Tentu saja hal ini akan menambah jumlah pengangguran. Untuk yang tidak beruntung dan terkena PHK, bukannya mendapatkan upah yang lebih tinggi, tetapi justru pemutusan hubungan kerja yang didapat.

Masalah Gaya Hidup

foto dari gubrakindonesia.om

Belakangan ini yang menjadi sorotan publik tentang demo buruh adalah kegiatan demo para buruh yang menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor yang harganya relative mahal. Dalam foto-foto yang tersebar di media social, harga rata-rata motor di kisaran 20 sampai 50 juta rupiah. Banyak di antara para buruh yang terlihat menggunakan motor sport.

Tentu saja hal ini menjadi perhatian dan bahkan sindiran dari public. Sepertinya sudah bukan isu kesejahteraan, tetapi sudah pada isu gaya hidup. Sehingga selalu saja upah akan kurang jika gaya hidup buruh yang tinggi itu.Tapi entahlah, saya hanya bermain logika saja.

Misalnya memang mereka sudah bisa membeli aneka kebutuhan dasar dan bahkan mereka justru menunjukkan kepemilikan kebutuhan sekunder dan tersier, tentu saja sebenarnya hal itu sudah melewati dari batas sejahtera. Sehingga isu sejahtera sekarang mulai dipertanyakan.




Bahkan ada yang membandingkan dengan upah guru honorer yang bisa dibilang sangat kecil, entah berpaa persen dari upah yang diterima para buruh, karena memang moment demo belakangan dan beberapa hari yang lalu bertepatan atau bersamaan dengan hari guru. Yang selama ini kita tahu masih banyak guru honorer yang diberi upah masih jauh dari layak dan pantas. Padahal kerja mereka sangat penting untuk masa depan bangsa melalui pembangunan manusia.


Akhirnya kita lihat saja, tentunya semua ingin yang terbaik. Semoga segera didapat titik temu antara buruh, pengusaha, dan pemerintah agar kegiatan ekonomi dna industry semakin membaik dan semakin maju.


Artikel menarik lainnya :

1 komentar: