Selasa, 15 Desember 2015

Beratnya Beban Pemimpin Era Demokrasi

ilustrasi dari kabarbangsa.com


Era demokrasi semakin membuka seluas-luasnya keterbukaan kepada publik tentang berbagai hal dalam pemerintahan. Selain akses informasi yang tak terbatas sejalan dengan meningkatnya teknologi informasi, masyarakat juga semakin kritis tentang berbagai kebijakan.

Memang semua itu memberi banyak peluang dan tantangan. Era serba keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses dan mengumpulkan berbagai informasi bisa menjadi peluang transparasi pemerintan. Seperti yang sudah di lakkukan di berbagai daerah dengan e-budgeting, dan sebagainya.

Tentunya ini yang menjadi harapan, namun di sisi lain transparansi itu harus dipertanggungjawabkan dengan realisasi yang sesuai dengan perencanaan. Rakyat tidak biuta dengan informasi, semua janji dan visi misi telah terekam, maupun tertulis, sehinga rakyat bisa mengukur sejauh mana realisasinya.

Itu dari sisi pemimpin yang mendukung keterbukaan dan transparansi. Tapi di sisi lain, keterbukaan yang sudah di sampaikan kepada public selalu mendapat halangan. Tentu dalam sebuah proses, selalu ada hambatan dari dalam maupun dari luar.

Tak hanya untuk menggerakkan para pelaksana kegiatan, dalam pelaksanannya pun harus berkordinasi dan bekerja sama dengan legislatif. Sudah diketahui bersama di sinilah biasanya sumber dari kealotan kesepakatan, dan bahkan ada lobi-lobi dan transaksi gelap.

Di sisi lain, pemerintahan yang bersih dan ignin serba cepat seringkali terganjal oleh hal itu. Di sisi lain, apabila pemimpin sengaja menghianati rakyat, maka sudah jelas akan semakin berat urusannya. Akhirnya akyat yang menjadi korbannya.

Pemimpin jujur seringkali dimusuhi, karena para actor tidak dapat upeti atau terhalang untuk korupsi. Kebijakan sering dimanipulasi untuk menjatuhkan sang pemimpin, atau menghambat kerja pemimpin untuk menjatuhkan karakternya. Lebih ekstim lagi saat sudah masuk kriminalisasi.

Sungguh miris memang, negara ini masih disusupi para penjajah birokrasi. Mengambil upeti dan mencuri uang rakyat lewat manipulasi anggaran. Di sisi lain kadang pemimpin harus berjuang sendiri, di tengah godaan nurani.  Tekanan datang silih berganti dari kanan dan kiri.

Di sisi lain harus berjuang untuk membangun, tapi di sisi lain pun berjuang untuk melawan kekotoran birokrasi. Padahal rakyat sudah menunggu aksi pemimpin pilihannya.

Tapi hal yang patut di syukuri adalah rakyat semakin dewasa. Teknologi informasi semakin maju. Rakyat bisa mengawasi apa saja, memberi kritikan, dukungan, bahkan kecaman.


Sekarang kembali kepada pemimpin itu sendiri. Maukah ia terus berjuang, atau masuk ke dalam pusaran praktik kotor birokrasi dengan segala konspirasi dan manipulasi yang jahat itu. Yang jelas rakyat terus mengawasi, mendukung sekiranya itu memang bagus, dan akan maju dan bersuara dengan lantang saat itu tidak mewakili kepentingan wakyat.


Artikel menarik lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar