Minggu, 27 Maret 2016

Sidang Tilang Pertama

Awal Maret lalu saya mendapatkan surat tilang dari pak polisi. Ceritanya saya menerobos lampu merah di pertigaan. Memang secara Undang-Undang itu salah. Tapi sebenarnya saya memiliki pembelaan tentang lampu merah pertigaan itu. Yaitu kenapa saat arah berlawanan kita jalan tidak dibuat saja yang lurus itu jalan terus.Biar lebih efisien dan tidak terjadi penumpukan yang berlebihan. Tapi ya sudahlah. Akhirnya saya terima surat tilang itu dan menunggu sampai tanggal sidang.

Dalam benak saya pun saya ingin merasakan sperti apa sih sidang tilang itu. Saya juga tahu bahwa pak polisi yang menilang saya sedang berusaha bekerja jujur. Ia tidak meminta atau memberi kode untuk damai. Langsung menawari saya untuk sidang saja.

Akhirnya tiba juga tanggal sidang, yang merupakan pengalaman pertama saya sidang tilang. Sidang dijadwalkan berlangsung jam 09.00 pagi di pengadilan negeri.

Saya datang sekitar jam 08.55. Sudah banyak juga yang berangkat. Kami di sambut oleh petugas di lobi pengadilan sambil dimintai surat panggilan sidang.

Belum juga ada lima menit di lobi. Seorang bapak-bapak yang melihat surat pengilan saya tiba-tiba menawari saya untuk mengantri apa langsung ambil STNK saja dengan membayar Rp60.000. Katanya kalau mau antri lama, dan hakimnya pun belum datang. Katanya biasanya pun telat.

Tentu saja mendapatkan awaran itu saa tidak berpikir lama, daripada menunggu lama membuang waktu, rasanya membayar Rp60.000 sepadan dengan biaya menungggu lama nanti. Akhirnya saya baar dan STNK pun langsung di tangan. Mungkin hany sekitar delapan menit saja saya di pengadilan tepatnya di lobi pengadilan dan akhirnya sapa pulang.

Saya tau itu pasti oknum, dan saya juga tahu pasti ada kelebihan uang yang diambil bapak itu, tentunya setelah setoan pokok tilang resminya. Sehingga bapak itu masih mendapat untung. Untung per surat tilang dikalikan dengan jumlah berapa orang yang ingin perkaranya segera selesai dengan membayar sekian ibu. Itulah kia-kira yang didapatkan olah bapak itu. Tapi saya tidak ahu apakah oknum hakim juga mendapatkan bagain. Yang jelas semakin banyak orang yang langsung mengambil STNK maka semakin sedikit pula yang mengikuti proses sidang. Artinya kerja hakim semakin ringan.

Pengalihan Penyalahgunaan Wewenang

Dari kasus saya, bisa disimpulkan bahwa polisi di lapangan kini sedang berusaha bekerja dengan pofesional. Tidak menerima suap, dan sekalipun tilang di lapangan, jumlahnya adalah minimum seperti di Undang-Undang.

Jika sidang pengadilan, maka kasus akan dialihkan ke pengadilan. Namun di sini masalahnya adalah, pengadilan belum sejalan dengan semangat profesionalisme polisi. Justru pengalihan kasus dari polisi di jalan ke pengadilan menimbulkan oknum pengadilan yang bermain uang.

Nampaknya sih peruma saja, dan agak kasian juga kepada pak polisi yang sudah bekerja profesional di la[pangan tapi putusan di pengadilan jusru dimainkan oknum untuk mendapatkan keuntungan.

Tapi ya bagaimana lagi. Masyarakat tentunya akan mencari jalan termudah untuk proses hukum itu. Karena banyak hal yang harus dikerjakan selain menghabiskan waktu di pengadilan. Selagi ada penawaran jalan pintas, maka pasti akan diambil selagi biayanya masih murah.

Di sini semangat profesionalisme masih belum seimbang. Cenderung justru ada penyalahgunaan wewenang yang tadinya berlangsung di lapangan, kini justru terjadi di pengadilan. Ya semoga saja segera ada jalan keluar, dan menutup celah-celah korupsi ini.



Artikel menarik lainnya :

0 komentar:

Posting Komentar